Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDikti Wilayah VII
(terlampir)


Menindaklanjuti surat Kepala LLDikti Wilayah VII nomor: 1441/LL7/AK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal seperti tersebut pada pokok surat, kami beritahukan bahwa sesuai Perjanjian Kinerja Kepala LLDikti Wilayah VII dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor: B/4336/DKM.00.00/10-14/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi wajib mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi.
Adapun bentuk komitmen implementasi kebijakan tersebut dapat tertuang dalam Statuta, Renstra, Surat Keputusan Pemimpin Pergruan Tinggi atau Buku Pedoman Akademik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perguruan Tinggi wajib mengirimkan dokumen minimal berupa Surat Keputusan sebagai bukti komitmen Pemimpin Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi, tanpa terkecuali. Dokumen dikirim melalui tautan: http://bit.ly/dokumen4A paling lambat tanggal 25 Januari 2021.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Lampiran

Contoh Format SK Ms. WORD

PENINGKATAN PROGRAM DIPLOMA III MENJADI SARJANA TERAPAN (15-02-2021)

PENINGKATAN PROGRAM DIPLOMA III MENJADI SARJANA TERAPAN…

PELUNCURAN KAMPUS MENGAJAR (09-02-2021)

Kampus Mengajar, bagian dari Kampus Merdeka, memanggil mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membuat perubahan sambil mengembangkan diri. Di m…